Beja Ti Garut 12 -12 - 2025 – Kepolisian Resor Sumedang menetapkan Kepala Desa Cintamulya, SW (43), sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Meski sang kades positif narkoba, aparat memastikan bahwa yang bersangkutan tidak ditahan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, SW dikategorikan sebagai pengguna untuk diri sendiri dan berhak menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

SW akan menjalani rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido, Kabupaten Bogor.

"Rencananya, SW akan direhabilitasi di Lido," kata Kasat Resnarkoba Iptu Dadang Sutisna .

SW diamankan di kantor Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sebelum kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil tes urine menunjukkan SW positif mengonsumsi narkotika golongan I.

Polres Sumedang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

“Penerapan Pasal 127 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengarahkan tersangka kepada proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, SW merupakan penyalahguna, bukan pengedar atau bagian dari jaringan peredaran gelap,” kata Kapolres Sumedang, AKBP Sandityo Mahardika.

Diberitakan sebelumnya, SW, Kepala Desa Cintamulya di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang hanya bisa hanya tertunduk lesu saat dihadirkan Aparat Kepolisian dalam konferensi pers di Markas Polres Sumedang, Jumat (12/12/2025).

Ia diringkus Tim Satuan Reserse Narkoba usai aduan masyarakat adanya seorang kepala desa di Jatinangor mengonsumsi sabu, aduan tersebut beredar luas di media sosial.

Saat dipamerkan Polisi, SW terlihat mengenakan topi hitam, masker putih, kaos lengan panjang hitam, dan celana panjang warna krem.

"SW ditangkap di Kantor Desa Cintamulya pada Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 11.00," kata Kapolres Sumedang, AKBP Sandityo Mahardika.

Kapolres menyebutkan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang beredar di media sosial Instagram. Informasi tersebut bernarasi seorang kepala desa di Jatinangor kerap mengonsumsi narkoba dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan informasi tersebut, kata Kapolres, Tim Satresnarkoba Polres Sumedang menindaklanjutinya.***Sep acu

Beja Ti i Garut 10-12-2025 – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penguatan inovasi daerah, serta percepatan reformasi layanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pesan tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker pada BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema “Empowering Regions, from Local to Global” yang digelar oleh B-Universe di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Tomsi menegaskan bahwa belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi, memperkuat daya beli, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Pemerintah daerah (Pemda), kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan belanja publik terserap secara cepat dan tepat. “Hal ini penting karena menjadi kontributor terbesar untuk angka pertumbuhan nasional dan menstimulasi investasi swasta,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal. Salah satunya melalui inovasi daerah yang setiap tahun menunjukkan peningkatan. Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang telah lahir, termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha mengakses beragam layanan dalam satu tempat.

Selain itu, menjelang kebijakan anggaran tahun 2026, Tomsi menyampaikan empat strategi yang perlu menjadi perhatian Pemda. Pertama, efisiensi dan optimalisasi belanja daerah, terutama melalui percepatan realisasi APBD untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kedua, pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan potensi lokal dan teknologi digital.

Ketiga, pemanfaatan Program Strategis Nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah melalui integrasi proyek-proyek besar ke dalam kebijakan daerah. Keempat, penguatan peran swasta melalui kemudahan perizinan, termasuk penyederhanaan, percepatan, dan peningkatan transparansi proses perizinan.

“Hal ini akan mendorong tumbuhnya sektor swasta, memperkuat investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Daerah-daerah kita dorong untuk mengecek kembali seluruh persyaratan perizinan yang memang bisa dipangkas, dikurangi, dipercepat waktunya, dan ini akan tentunya membantu percepatan daripada pelaksanaan investasi tersebut,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud.

Puspen Kemendagri****Sep acu

Beja Ti Garut 09-12-2025 — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Edi Mardianto saat menghadiri kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Pendataan Lahan KDKMP Wilayah Sumatra di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (9/12/2025).

Dalam paparannya, Edi menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara pemerintah daerah (Pemda), Satgas kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai kriteria teknis serta mempercepat pembangunan gerai KDKMP di desa dan kelurahan.

Ia menjelaskan bahwa KDKMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Karena itu, Pemda diminta menyediakan lahan minimal 1.000 meter persegi yang memenuhi persyaratan, seperti akses jalan, listrik, air, dan internet. Pemda juga diminta memastikan kemudahan perizinan serta menyelesaikan potensi sengketa lahan.

“Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat,” kata Edi.

Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan gerai dan pergudangan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan fondasi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan masyarakat. Satgas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan diminta mempercepat pendataan serta pelaporan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra verifikasi.

“Saya minta Pemprov Riau mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai,” ujar Edi.

Ia kembali menegaskan bahwa percepatan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi desa. Langkah ini, kata Edi, perlu dijalankan dengan semangat kolaboratif oleh seluruh pihak terkait.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melaporkan perkembangan program KDKMP di wilayahnya. Dari total 1.896 desa/kelurahan, 99 persen telah berbadan hukum. “Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi,” ungkapnya.

Syahrial menambahkan bahwa 283 desa (13 persen) telah memiliki gerai aktif berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), sementara proses pembangunan gerai telah mencapai 26 persen. “Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Puspen Kemendagri copy radksi ***Sep acu

Beja Ti Garut 10 -12-2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025). Dalam peninjauannya, Mendagri menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan bangunan, terutama yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Mendagri mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang. Ia juga mendapat tugas untuk mengevaluasi prosedur sistem pencegahan kebakaran pada bangunan-bangunan berisiko. “Yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Mendagri menyoroti mekanisme perizinan bangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang salah satunya mensyaratkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan izin tersebut harus benar-benar memastikan aspek keamanan, termasuk mitigasi kebakaran. “Setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran,” tegasnya.

Mendagri menambahkan bahwa proses penerbitan SLF melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran untuk memastikan ketersediaan alat pemadam, jalur evakuasi, hingga sistem sprinkler. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk mengaudit administrasi PBG dan SLF yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan informasi awal, kebakaran terjadi di lantai 1 gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan perakitan peralatan drone, termasuk baterai. Saat kejadian, sekitar 41 orang berada di dalam gedung. Dari jumlah tersebut, 22 orang meninggal dunia akibat terjebak dan diduga menghirup asap beracun. “Rupanya bukan karena terbakar, tapi karena asap, mungkin karbon monoksida atau zat beracun lainnya yang terhisap,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi respons cepat Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi dalam waktu 7 menit setelah laporan diterima. “Dan kemudian melakukan evakuasi melalui jalur samping, sehingga 19 orang dapat diselamatkan,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan nasional, Mendagri akan menggelar rapat virtual bersama seluruh kepala daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Indonesia. Rapat tersebut bertujuan mengevaluasi bangunan-bangunan berisiko tinggi.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, serta pejabat terkait lainnya.*** Sep acu

Beja TiGarut 7-12-2025— Pemerintah Kabupaten Garut melalui Kecamatan Cibatu kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang mengalami musibah.

Camat Cibatu, Budi Dermawan, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada salah satu keluarga terdampak bencana sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam meringankan beban masyarakat.

Penyerahan bantuan berlangsung di rumah warga penerima manfaat. Dalam kegiatan ini, Camat Budi didampingi aparat kecamatan serta unsur relawan.

Terlihat keluarga yang terdampak masih membutuhkan dukungan, termasuk salah satu anggota keluarga yang mengalami luka pada bagian kepala.

Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, perlengkapan kebutuhan dasar, serta logistik dari BNPB dan Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Setiap paket diserahkan langsung kepada penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam keterangannya, Camat Budi Dermawan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir ketika masyarakat mengalami musibah.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan empati dan dukungan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Pemerintah akan terus berupaya memberikan penanganan cepat, baik melalui bantuan darurat maupun pendampingan lanjutan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi antara kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan instansi terkait terus diperkuat untuk memastikan penanganan bencana berlangsung optimal.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi memicu angin kencang, longsor, dan banjir.

Keluarga penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu pemulihan kebutuhan sehari-hari.

Aksi cepat pemerintah daerah melalui Camat Cibatu menjadi bukti bahwa layanan sosial dan penanganan bencana tetap menjadi prioritas di Kabupaten Garut, terutama dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi tak terduga. *** Sep Acu

Beja Ti Garut 5 -12-2025
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, didampingi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut, hari ini melakukan peninjauan perbaikan di Pasar Guntur Ciawitali Garut, Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut,
‎
‎Kegiatan ini bertujuan memastikan renovasi berjalan sesuai harapan agar pasar tradisional tersebut dapat menjadi pusat perbelanjaan kebanggaan Kabupaten Garut.
‎
‎Bupati Garut menyampaikan bahwa kunjungannya dilakukan untuk mengecek langsung proses perbaikan yang tengah berlangsung. Ia menekankan visinya agar Pasar Ciawitali dapat bertransformasi menjadi pasar yang modern dan diminati masyarakat luas.
‎
‎”Intinya saya meyakinkan bahwa ini sejalan sesuai dengan harapan kita yang pastinya kami ingin Pasar Ciawitali menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Garut untuk belanja dan diharapkan pasar ini menjadi bersih, rapih, nyaman, dan harganya tetap terjangkau sehingga orang mau belanja ke sini agar menjadi kebanggaan Kabupaten Garut,” tegas Bupati.
‎
‎Untuk menarik minat warga, Bupati meminta Disperindag Garut dan Ikatan Warga Pasar (IWAPA) untuk segera mempromosikan wajah baru pasar ini melalui media sosial.
‎
‎”Saya mohon bantuan kepada Disperindag dan IWAPA agar dipromosikan pasar ini bahwa ini menjadi pasar yang bersih agar semakin banyak yang datang dan belanja,” pintanya.
‎
‎Lebih lanjut, Bupati berpesan kepada seluruh pihak pasar untuk menjamin kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan secara berkelanjutan, sehingga perbaikan yang telah disalurkan dapat dipertahankan.
‎
‎Perbaikan yang dilakukan ternyata disambut gembira oleh para pedagang. Wina, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Ciawitali, mengakui adanya perubahan signifikan pada kondisi pasar.
‎
‎”Kondisi pasar alhamdulillah sekarang bagus dan tertata rapih, berbeda dengan sebelumnya, dan jalannya sudah bagus,” ujar Wina.
‎
‎Wina menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Garut dan stakeholder lainnya atas perbaikan yang telah dilakukan. Ia berharap Pasar Ciawitali ke depan dapat menjadi pasar alternatif utama bagi warga Kabupaten Garut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.***Sep acu

Beja Ti Garut 5-12-2025 ,Pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat di pemakaman umum, termasuk di Desa Mangun Arga, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Praktik ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan lingkungan dan sosial.

Gangguan Estetika dan Norma Sosial,Hal ini merusak keserasian dan keindahan lingkungan pemakaman, yang seharusnya menjadi tempat yang dihormati, serta melanggar norma kesopanan dan etika di masyarakat.

Peraturan dan Sanksi
Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi melalui Peraturan Daerah (Perda). Sanksi bagi pelanggar bisa berupa:
Denda administratif: Hingga puluhan juta Rupiah (di beberapa daerah mencapai Rp50.000.000).
Kurungan pidana: Penjara paling lama 6 bulan.

Contoh Sanksi sosial: Seperti yang pernah terjadi di Sumedang, di mana warga mengembalikan sampah ke rumah pelaku pembuang sampah sembarangan sebagai teguran keras.

Solusi dan Tindakan
Pemerintah Desa Mangunarga, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dan pihak terkait lainnya (seperti ITB dan Unpad), telah berupaya mengembangkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk melalui TPS3R Mangun Berkah.

Jika Anda melihat adanya pembuangan sampah sembarangan di pemakaman umum, Anda dapat melakukan hal berikut:
Melaporkan masalah tersebut kepada aparat desa setempat atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.

Bisa dilaporkan ke Satpol PP atau Polsek setempat karena melanggar Perda.
Mengajak Diskusi Warga dan Tokoh Masyarakat:
Mengadakan sosialisasi atau musyawarah desa untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga kebersihan pemakaman dan sanksi yang bisa diterapkan.
Membentuk kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat, seperti TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle), yang telah diinisiasi di Desa Mangun Arga, untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
Memasang Papan Peringatan:
Memasang spanduk atau plang larangan membuang sampah yang mencantumkan sanksi denda atau pidana dapat memberikan efek jera.
Dengan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa, masalah pembuangan sampah di area pemakaman umum dapat diatasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan menghormati para leluhur.

Ya, area pemakaman di Kampung Santaka, Desa Mangun Arga, Cimanggung, Sumedang, memang sering dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar, yang menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan serta mengganggu ketertiban umum, seperti laporan dari media lokal yang menyoroti kondisi ini. Warga setempat berharap ada tindakan tegas dari pemerintah desa atau daerah untuk mengatasi masalah penumpukan sampah ilegal ini, termasuk penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang layak, karena lokasi makam yang seharusnya suci malah menjadi tempat pembuangan sampah.

Detail Masalah:
Lokasi: Pemakaman di Kampung Santaka, Desa Mangun Arga, Kecamatan Cimanggung, Sumedang.
Aktivitas Ilegal: Warga membuang sampah rumah tangga dan sampah lainnya di area makam, bagi keluarga nya tak terima . Sebagai pemakaman di jadikan tempat sampah.

Dampak Negatif: Menimbulkan bau tidak sedap, sarang penyakit, pencemaran lingkungan, dan mengotori tempat yang sakral.
Keluhan keluarga nya yg telah mendahului atau leluhur di pemakaman merasa resah tidak terima , dan meminta solusi, seperti penertiban, peningkatan kesadaran, dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.
Tindakan yang Diharapkan:
Penegakan Aturan: Pemerintah desa menertibkan oknum yang membuang sampah sembarangan.
Penyediaan Fasilitas: Pengadaan tempat sampah komunal atau layanan pengangkutan sampah rutin untuk warga.

Edukasi Masyarakat: Kampanye kesadaran pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
Jadi, isu ini adalah masalah nyata di wilayah tersebut dan sudah menjadi perhatian media serta warga keluarga nya atau leluhur yang di makam kan di sana terdampak. Oleh sampah dan pembakaran di area pemakaman tersebut . Bukan nya tempat sakral itu di pelihara. Bersama. Kita saling meng hotmati*** Sep acu

Beja Ti Garut 3-12-2025, Karena pihak Humas KCD VIII menyebut ada dugaan pelanggaran, orang tua lantas melakukan pelaporan kepada KCD VIII atas dugaan pelanggaran tersebut. Namun selanjutnya, kata dia pihak KCD VIII malah meminta para orang tua untuk kembali bertemu dengan komite sekolah.

Dia melanjutkan, setelah dilakukan pelaporan, pihak sekolah melakukan pemberitahuan kalau barang-barang tersebut tidak wajib untuk dibeli.

"Katanya boleh membeli, boleh juga tidak. Tapi tidak secara resmi karena hanya disampaikan secara lisan," katanya.

Padahal sebagai lembaga resmi, seharusnya hal tersebut disampaikan secara resmi melalui surat. Disamping itu para orang tua juga merasa heran dengan harga yang dinilai terlalu tinggi. Dia menyontohkan, untuk kartu pelajar, harga yang dipatok mencapai Rp47. 000 yang jauh lebih mahal apabila mencetak satuan di digital printing. Pun dengan seragam yang lebih mahal.


Komite sekolah sendiri beralasan dilakukan subsidi silang untuk siswa kategori miskin ekstreme.


"Komite sekolah juga mengatakan kalau pihak konveksi harus memberi subsidi. Itu tidak masuk akal, karena yang namanya konveksi itu bisnis yang mencari keuntungan," tegasnya.

Secara keseluruhan, dia menduga komite sekolah tidak ada transparansi dalam penjualan seragam dan barang lainnya kepada orang tua siswa Kelas X SMAN Jatinangor.

Pihak KCD VIII dan SMAN Jatinangor belum memberikan respon terkait masalah tersebut. Pesan singkat yang dikirim ayobandung belum dibalas.***Sep acu

Beja Ti Garut 4-12-2025 – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Garut menjadi topik utama dalam Talkshow FOKUS Vol. 74 Radio Intan Garut yang berlangsung di Kantor UPT Penyiaran Radio Diskominfo Garut, Kamis (4/12/2025).

Hadir sebagai narasumber, Kepala DPPKBPPPA Garut Yayan Waryana serta Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Garut, Tri Cahyo Nugroho. Dalam paparannya, Yayan menyampaikan capaian signifikan Kabupaten Garut dalam menurunkan angka stunting selama tiga tahun terakhir.


Pada 2021, Garut tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi di Jawa Barat dengan angka 35,2 persen. Berkat berbagai inovasi seperti program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi Stunting) dan intervensi berbasis data by name by address, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 14,2 persen pada 2024.

Sementara itu, dr. Tri Cahyo menekankan pentingnya pencegahan sejak dini, khususnya agar tidak ada bayi baru lahir dengan kondisi stunting. Menurutnya, pemenuhan gizi ibu hamil, perilaku hidup bersih, dan sanitasi yang baik menjadi faktor kunci. Ia menargetkan pencapaian Zero New Stunting di Kabupaten Garut.

Pemkab Garut menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan angka stunting pada 2025, sejalan dengan target nasional sebesar 14 persen. ***Sep acu

Beja Ti Garut, 2-12-2025– Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri sekaligus mengukuhkan Kepengurusan Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Kabupaten Garut masa bakti 2025-2030, bertempat di Gedung Pendopo Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (2/12/2025).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memberikan semangat kepada para pensiunan, menegaskan bahwa status pensiun tidak berarti kehilangan kapasitas atau kebermanfaatan bagi masyarakat.

Bupati berharap, pelantikan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi menjadi langkah baru bagi pensiunan di Kabupaten Garut untuk bergerak lebih produktif. Di akhir sambutan, ia mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru dan memohon bimbingan dari Ketua PPI Provinsi Jawa Barat.

Ketua PPI Provinsi Jawa Barat, Erliana Hasan, menyampaikan apresiasi dan menjelaskan bahwa kelahiran PPI Kabupaten Garut mendapat berkah seiring adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategis Nasional Kelanjutusiaan (Strasnas).

“Stratnas itu Strategis Nasional Kelanjutusiaan, jadi para lanjut usia di Republik Indonesia yang tercinta ini didukung, difasilitasi, dan diakomodir oleh negara, pemerintah Provinsi-Kabupaten/kota,” terang Erlina.

Ia menegaskan, legalitas PPI sangat kuat dan pemerintah wajib memfasilitasi anggotanya. Erlina menekankan pentingnya pensiunan untuk tetap beraktivitas dan berkumpul.

“Hal ini karena pensiunan ini kalau dibiarkan di rumah itu tidak ada aktivitas percuma, namun kalau masuk organisasi menjadi segar karena bertemu dengan rekan sebayanya. Untuk itulah rajin-rajinlah untuk berkumpul,” imbaunya.

Erlina berharap PPI dapat terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar program yang dilaksanakan sejalan dengan visi pembangunan Garut.

Senada dengan itu, Ketua PPI Kabupaten Garut masa Bhakti 2025-2030 yang baru dikukuhkan, Uu Saepudin, menjelaskan bahwa menjadi pengurus PPI adalah sebuah panggilan yang memerlukan hati yang besar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Garut atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.

Uu Saepudin menjelaskan kronologis berdirinya PPI yang muncul setelah adanya Perpres No. 88 Tahun 2021. Ia menegaskan bahwa keanggotaan PPI sangat luas, terdiri dari:
* Pensiunan ASN (termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Kemenag) yang menerima hak pensiun.
* Pensiunan BUMN & BUMD.
* Pensiunan pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).
* ASN yang telah mencapai usia 65 tahun walaupun masih berdinas.
* Istri atau suami dari anggota PPI (otomatis menjadi anggota).

Ia menjabarkan visi dan misi program PPI, antara lain:
1. Menciptakan organisasi pensiunan yang modern, mandiri, dan berwawasan global.
2. Mewujudkan kesejahteraan pensiunan Indonesia.
3. Menjadi mitra kerja Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Diakhir sambutan, Uu Saepudin berkomitmen menjalankan tugas sebaik-baiknya dan berharap PPI dapat menjadi jembatan untuk mempererat kerjasama antara pensiunan dan pemerintah daerah dalam menciptakan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Garut. *** Sep acu.

Lapak Lapak PKL depan PT KAHATEX Secara Sadar PKL Bongkar Mandiri, Setelah Intruksi POL PP Demi Penataan Kawasan Bandung–Garut

Beja Ti Garut. 1 Desember 2025, Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Cimanggung dan Jatinangor mulai membongkar lapak dagangan mereka secara mandiri setelah menerima surat pemberitahuan resmi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang. Langkah itu dilakukan sebagai respons atas penataan kawasan yang berada di sepanjang jalur Bandung–Garut.Oleh-oleh Sumedang

Lapak-lapak yang sebelumnya berdiri di atas parit dan memanfaatkan ruang milik jalan tersebut menjadi fokus penertiban. Pemerintah daerah menilai keberadaan bangunan semi permanen itu berpotensi mengganggu fungsi drainase dan kenyamanan lalu lintas.

Kasi Trantibum Kecamatan Cimanggung, Didin Wahyudin, menyampaikan bahwa pembongkaran mandiri dilakukan para pedagang pada Senin malam, 1 Desember 2025, sekitar pukul 21.00 WIB hingga selesai. Lokasi yang dibongkar berada di sepanjang depan pabrik PT Kahatex, kawasan yang selama ini padat aktivitas perdagangan informal.

“Mereka para PKL itu sudah membongkar secara mandiri tanpa paksaan,” ujar Didin.

Berdasarkan pantauan sejumlah pedagang bahkan memilih mengosongkan lapak lebih cepat dari batas waktu yang diberikan pemerintah. Mereka mengaku memahami rencana penataan kawasan dan pentingnya mengembalikan fungsi ruang publik agar lebih tertib.

Meski demikian, sebagian pedagang berharap pemerintah menyiapkan lokasi relokasi yang memungkinkan mereka tetap berusaha. Mereka berharap adanya solusi yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga keberlanjutan ekonomi warga yang menggantungkan hidup pada aktivitas berdagang.

Upaya pembongkaran mandiri ini menjadi bagian dari langkah bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menata kawasan strategis di jalur utama Bandung–Garut agar lebih rapi, aman, serta fungsional bagi semua pengguna jalan. *** Sep Acu.

Beja Ti Garut 30-11-2025 ,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara jalan santai dalam rangka menjelang Hari Pers Nasional 2026. Kapolri mengingatkan pentingnya sinergi dengan pers pada era teknologi digital saat ini, yaitu pers akan berperan untuk memverifikasi berita.
"Saat ini kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi informasi sangat luar biasa, dan ini tentunya berdampak kepada munculnya fenomena citizen journalism, di mana semua masyarakat yang memiliki gadget bisa menjadi sumber berita, bisa membuat berita, dan bisa men-share informasi ataupun berita yang tentunya isinya perlu diverifikasi," kata Listyo di Alun-alun Kota Serang, Serang, Banten, Minggu (30/11/2025).

Listyo mengatakan keberadaan pers sangat penting agar dapat memberikan informasi yang terpercaya pada era penyebaran informasi yang marak di media sosial dan belum tentu menyediakan informasi yang benar. Karena itu, menurut Listyo, pers dapat berperan menjadi rujukan menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Kapolri Hadiri Acara Kick Off Hari Pers Nasional 2026 di Alun-alun Serang
"Oleh karena itu, sangat penting keberadaan teman-teman dari media, dari pers, untuk bisa memberikan informasi yang berimbang, yang tepercaya, yang betul-betul kemudian bisa menjadi rujukan bagi masyarakat di tengah situasi perkembangan teknologi yang ada," katanya.

Sementara itu, Polri juga berkomitmen menyediakan keamanan kepada pers yang menjalankan tugas, sehingga bisa meliput berita dengan aman.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara jalan santai dalam rangka menjelang Hari Pers Nasional .
"Ke depan Polri berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan sinergisitas, termasuk bagaimana menjaga keamanan teman-teman media, teman-teman pers yang sedang melaksanakan tugas di lapangan yang tentu kita tahu bahwa kadang kala menghadapi situasi-situasi yang kemudian bisa membahayakan keselamatan jiwa dari rekan-rekan," kata Listyo.

"Dan oleh karena itu kami tentunya mempersiapkan konsep-konsep agar bagaimana rekan-rekan tetap bisa meliput berita dengan aman, mendapatkan informasi terkini yang memang ditunggu masyarakat, namun di satu sisi teman-teman tetap terjaga keamanan. Ini menjadi PR kami bersama dan tentunya kita akan implementasikan ini di lapangan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Diketahui, acara turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, dan Gubernur Banten **** Sep acu

Beja Ti Garut 26 -11- 2025 -Pemkab Garut mendapat dorongan dari Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut untuk memperkuat langkah-langkah peningkatan martabat dan kesejahteraan guru melalui forum Diskusi Publik Milad ke-XIX SEGI di Aula Rektorat Institut Pendidikan Indonesia Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul

Diskusi publik tersebut menjadi ruang bertukar gagasan untuk merespons kebutuhan profesional guru di Kabupaten Garut.

Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Erom Suparman menyampaikan apresiasi atas eksistensi SEGI yang memasuki usia ke-19 tahun.

“Kami terutama mengucapkan selamat kepada SEGI yang miladnya sekarang sudah tidak terasa sudah ke-19, SEGI sampai sekarang masih tetap eksis dalam melaksanakan fungsinya keorganisasiannya,” ujar Erom.

Peningkatan kualitas kompetensi guru dinilainya hanya dapat dicapai apabila kesejahteraan mereka terpenuhi, termasuk melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai pintu memperoleh sertifikat profesional dan tunjangan tambahan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Saepulloh menyampaikan selamat atas Milad SEGI dan berharap organisasi tersebut terus hadir bagi guru.
Saepulloh menyoroti makna martabat dan kesejahteraan sebagai fondasi profesi guru yang diukur dari jati diri, kehormatan, dan marwah.

“Tidak mungkin hadir yang namanya martabat dan tidak ada pendidikan, lantas apa bagian yang terpenting dari martabat itu, untuk menjaga martabat seorang guru itu satu tentang kecerdasan, dua tentang kesantunan, tiga tentang akhlakul karimah,” tegas Saepulloh.

Ketua SEGI Kabupaten Garut Gunawan menjelaskan bahwa tema diskusi publik merupakan aspirasi anggota, sekaligus ajakan agar guru berperan aktif dalam meningkatkan harkat profesinya.

“Kan yang akan diangkat harkat dan martabatnya itu kan bapak ibu guru, harkat martabat bapak ibu guru tidak mungkin diangkat oleh orang lain, pasti harus oleh bapak ibu guru,” kata Gunawan.

Gunawan menambahkan bahwa pemahaman regulasi dan aturan profesi seperti Undang-Undang Guru dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait guru menjadi langkah dasar untuk memperkuat martabat diri para pendidik***sep acu

Beja Ti Garut , 30 11 2025 –
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara, Feri Rusdiono, menyatakan kekesalannya atas pernyataan provokatif yang dilontarkan Asep Ari, Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, yang juga mantan wartawan dan viral karena tato di lengannya.

Feri menuntut Asep Ari untuk segera meminta maaf kepada seluruh insan pers atas ucapannya yang merendahkan profesi wartawan.

Dalam sebuah acara resmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang digelar di aula Kecamatan Sadananya, Asep Ari melontarkan ucapan kontroversial yang memicu kegaduhan.

Dengan nada arogan dan penuh tantangan, Asep mengatakan, “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing,” dan, “Aing moal mundur ku wartawan, diadukan ku aing.” Pernyataan ini dianggap sebagai intimidasi dan pelecehan terhadap fungsi kontrol sosial pers.Feri Rusdiono menegaskan bahwa sikap Asep menunjukkan arogansi seorang pejabat publik yang tidak menghormati dan merendahkan profesi jurnalis. “Seorang mantan wartawan harusnya paham bahwa wartawan adalah pilar demokrasi yang wajib dihormati, bukan ditantang dan diintimidasi,” ujarnya.

Lebih jauh, Feri meminta agar Polda Jawa Barat segera memproses masalah ini secara hukum karena ucapan Asep dinilai menghina profesi wartawan dan berpotensi melanggar ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap profesi serta penyalahgunaan wewenang.

Kasus ini mendapatkan sorotan luas dari masyarakat dan insan pers yang mendesak tindakan tegas terhadap Asep Ari agar menjadi pelajaran bagi pejabat publik lain untuk menjaga etika dan menghormati kebebasan pers.Hingga berita ini diturunkan, respons resmi dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten terkait pernyataan Asep Ari masih ditunggu.

Namun gelombang protes dari kalangan wartawan dan publik terus menguat sebagai wujud penolakan keras terhadap sikap arogan pejabat desa ini.

Feri Rusdiono Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa)
Menambahkan dan Mendesak Bupati Ciamis Segera mencopot Kades bertato bernama Asep Ari tersebut, Karena membuat kegaduhan dan telah merugikan kalangan Wartawan di negara Republik Indonesia ini. ****Accu

UMKM di Kabupaten Garut Didorong Go Digital untuk Naik Kelas, Vietnam

Beja Ti Garut Kamis, 27 Nov 2025
UMKM Kabupaten Garut mengikuti pelatihan Strategi Transformasi UMKM Naik Kelas di Era Digital yang dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Karbala, di Pendopo Garut, Kamis, 27 November
– Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Garut kini semakin berkembang dan menjadi pilihan banyak masyarakat untuk merintis usaha di berbagai sektor.

Namun, perubahan zaman menuntut mereka untuk segera beradaptasi dengan digitalisasi, apalagi dengan semakin masifnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Dalam kegiatan ”Strategi Transformasi UMKM Naik Kelas di Era Digital” yang digelar di Pendopo Garut, Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Karbala, menyampaikan, dirinya memiliki mandat untuk mempercepat program-program Presiden Prabowo Subianto di bidang UMKM dan teknologi.

Bupati Garut Minta Sekolah Pahami Lebih Dalam
”Maka dari itu, kehadiran kami di sini justru memang fungsinya untuk mendekatkan teknologi itu langsung kepada para UMKM di daerah,” ucapnya, Kamis, 27 November 2025.

Tiar menjelaskan, AI kini menjadi teknologi yang ramai diperbincangkan karena menawarkan berbagai kemudahan yang instan dan praktis.

Oleh karena itu, ia mendorong UMKM di Kabupaten Garut untuk mulai memanfaatkan teknologi tersebut.

Ia menuturkan, banyak pelaku usaha di daerah berasal dari sektor kuliner hingga ekonomi kreatif, dan teknologi digital bisa menjadi pendukung signifikan dalam pengembangan usaha mereka.
menyampaikan, ia telah berdiskusi dengan Bupati Garut mengenai program Wirausaha Hebat (Wira Hebat), yang dianggapnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menumbuhkan dan menguatkan ekosistem UMKM.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah konkret untuk membangkitkan semangat serta kapasitas pelaku usaha di Garut.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya percepatan akses materi pembelajaran tentang AI.


Peternak Domba Garut Bertahan di Era Digital, Apakah Mereka Siap
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin mempercepat eksposur agar para pelaku UMKM mengetahui berbagai jenis tools, baik gratis maupun berbayar, yang dapat membantu mereka mengoptimalkan usaha.

Sementara itu, Direktur Utama Smesco Indonesia, Doddy Akhmadsyah Matondang, menilai, AI dapat menjadi kekuatan baru bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan daya saing.

Ia memaparkan, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas produk serta membantu UMKM memahami pasar dengan lebih tepat.***"

Beja Ti Garut 28-11-2025,Sebuah momen humanis menarik perhatian masyarakat Garut, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut, memilih menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi. pada Jumat (28/11/2025).

Ia menaiki angkot jalur 05 untuk menuju lokasi. Di tengah perjalanan, terjadi kejadian mengharukan.

Sopir angkot yang membawa Wakil Bupati menolak menerima ongkos. Dengan penuh ketulusan, Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat terhormat bisa mengantar langsung orang nomor dua di Kabupaten Garut tersebut.

Aksi spontan sang sopir membuat warga sekitar dan rombongan pendamping yang menyaksikan menjadi terharu.

Momen itu pun diabadikan dan ramai dibicarakan warganet karena menggambarkan kedekatan pemimpin daerah dengan masyarakat kecil.

Meski sempat ditolak, Wakil Bupati tetap berupaya memberikan ongkos sebagai bentuk penghargaan atas jasa sopir angkot.

Putri Karlina juga menyampaikan apresiasi atas ketulusan, kehangatan, dan keramahan yang ditunjukkan oleh masyarakat Garut.

Kunjungan kerja Wakil Bupati ke Dispora Garut dilakukan untuk meninjau program pelayanan kepemudaan dan keolahragaan yang sedang berjalan di Kabupaten Garut.

Peristiwa sederhana ini menjadi pengingat bahwa nilai keikhlasan, kepedulian, dan rasa saling menghormati masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Garut.***

Beja Ti Garut 29-11-2025, Mantan prajurit yang sudah dipecat sejak tahun 2006
Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berseragam TNI babak belur setelah dihakimi massa di Garut, Jawa Barat, viral di jagat maya. Pria tersebut tertangkap basah saat diduga mencuri cabai di sebuah kebun milik warga. Namun, pihak Kodim 0611 Garut menegaskan bahwa pelaku bukan anggota TNI aktif, melainkan mantan prajurit yang sudah dipecat sejak tahun 2006. Insiden ini terjadi pada Minggu malam, sekitar pukul 22.00 WIB, di Desa Barusuda, Kecamatan Cigedug, Garut. Menurut keterangan warga, para petani memang telah lama resah karena kerap kehilangan hasil panen cabai. Karena curiga, sejumlah warga melakukan pengintaian. Hingga akhirnya, mereka memergoki dua pria yang masuk ke area kebun secara mencurigakan. Saat dihampiri, keduanya kedapatan membawa dua karung cabai hasil curian. Salah satu pelaku yang memakai seragam TNI berhasil diamankan warga, sementara rekannya diduga melarikan diri. Amarah warga tak terbendung, dan pelaku pun mengalami luka-luka akibat amuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke aparat berwenang. Pelaku Ternyata Pecatan TNI Sejak 2006 Pihak TNI melalui Komandan Kodim 0611 Garut, Letkol Inf Andrik Fachrizal, menegaskan bahwa pria bernama Dwi Winarno, satu dari dua pelaku, bukan lagi anggota TNI. “Yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai prajurit sejak tahun 2006. Jadi statusnya sudah sipil, bukan anggota aktif,” tegas Dandim. Kode etik dan data administrasi TNI memastikan bahwa tindakan kriminal tersebut tidak melibatkan institusi, meski pelaku mengenakan seragam TNI saat beraksi.
Pastikan Pelaku Bukan Anggota Aktif ", ***Sep acu

Beja Ti Garut 27- 11 -2025– Bupati Garut Abdusy Syakur Amin resmi meluncurkan layanan Samsat Drive Thru yang kini mulai beroperasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih cepat dan praktis.

Peresmian berlangsung dihadiri unsur Forkopimda, jajaran kepolisian, dan pengelola Samsat. Acara dibuka dengan sikap menyanyikan lagu kebangsaan sebagai penghormatan dalam prosesi resmi pemerintahan. Bupati juga menyaksikan langsung proses pelayanan kepada wajib pajak.

Seorang pengendara motor menjadi pengguna perdana fasilitas terbaru tersebut. Ia menerima dokumen kendaraan langsung dari petugas tanpa harus turun dari kendaraannya.

Dalam sambutannya, Bupati Abdusy Syakur menegaskan bahwa layanan Samsat Drive Thru merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Garut.

“Layanan ini hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan kepada masyarakat. Harapannya, tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan semakin meningkat karena prosesnya kini lebih praktis,” ujarnya.

Pihak kepolisian turut mengapresiasi terobosan layanan ini. Menurut mereka, kehadiran Drive Thru mampu mempersingkat waktu pelayanan sekaligus mengurangi antrean panjang di dalam kantor Samsat.

Melalui layanan ini, masyarakat cukup datang menggunakan kendaraan, melakukan verifikasi berkas, pembayaran, hingga pengesahan STNK tanpa turun dari kendaraan. Mekanisme tersebut dinilai lebih efisien, terutama bagi warga dengan mobilitas tinggi.

Pemerintah Kabupaten Garut berharap berbagai inovasi layanan publik terus dikembangkan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, transparan, dan efisien.***Sep acu

Ilustrasi Beja ti Garut 27-11-2025 . jalan tol - Garut paling diuntungkan di banding kota lain di Priangan Timur yang bakal dilewati jalan Tol Getaci. Di Garut bakal ada dua gerbang tol untuk akses keluar masuk kendaraan wisatawan yang dengan leluasa bisa berkunjung ke sejumlah destinasi wisata yang ada di sana. /Ist/ Daftar Isi Gedebage-Garut Lebih Dulu Dibangun Garut 2 Gerbang Tol yang Lain Hanya 1 Daftar Lengkap Rencana Lokasi Gerbang Tol. Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran melalui Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, proyek jalan Tol Getaci akan dilelang dan mulai dibangun tahun 2026, serta diagendakan sudah bisa beroperasional tahun 2029. Untuk sementara pembangunan Tol Getaci (Gedebagae-Tasikmalaya-Cilacap) memang tidak sampai Cilacap Jawa Tengah sepanjang 206,65 km tapi difokuskan hanya sampai Tasikmalaya sepanjang sekitar 95 km. Dody Hanggodo meyakini, proyek jalan Tol Getaci ruas Gedebage-Tasikmalaya berpotensi lebih cepat terealisasi karena memiliki daya tarik investasi dan tingkat lalu lintas (traffic) yang lebih tinggi. Selain Tol Getaci ruas atau segmen Gedebaga-Tasikmalaya, Menteri PU juga mengatakan hal yang sama terjadi pada ruas Sentul Selatan-Karawang Barat yang sama-sama berada di Jawa Barat. Lewat Tol Getaci Libur Nataru ke Pangandaran Bebas Macet, dari Bandung 2 Jam dari Jakarta 4 Jam "Mudah-mudahan sih tahun 2026 (ruas Sentul Selatan-Karawang Barat dan Gedebage-Tasikmalaya) bisa kita selesaikan,” katanya. "Ruas Gedebage-Tasikmalaya dan Sentul Selatan-Karawang Barat berpotensi lebih cepat terealisasi karena memiliki daya tarik investasi dan tingkat lalu lintas (traffic) yang lebih tinggi," tambahnya. Gedebage-Garut Lebih Dulu Dibangun Bahwa Tol Getaci sampai Tasikmalaya akan dilelang pada tahun 2026 dan beroperasi tahun 2029, juga ditegaskan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, September 2025 yang baru lalu, Arief mengatakan pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan yang mendesak. “Infrastruktur ini kebutuhan mendesak. Dirjen sudah konfirmasi, proyek lanjut,” ujar Rachman Arief seraya menambahkan, lelang Tol Getaci sampai Tasikmalaya akan dilakukan bersama 18 proyek jalan tol lainnya di Indonesia.
BERKAH TOL GETACI, Liburan Akhir Tahun dari Bandung ke 4 Tempat Wisata di Tasik Ini, Bakal Hemat Waktu Sementara itu Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan, jalan Tol Getaci sampai Tasikmalaya akan digarap dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pengerjaan konstruksinya dilakukan dalam 2 seksi yakni; Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km) Seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km) Sesuai dengan skala prioritasnya, maka Seksi 1 Tol Getaci segmen Gedebage-Garut Utara akan dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian ke Seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya. Garut 2 Gerbang Tol yang Lain Hanya 1 Dibanding kota-kota lain di Jawa Barat yang dilewati Tol Getaci seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran yang masing-masing hanya memiliki 1 gerbang tol, khusus di Garut bakal ada 2 gerbang tol. Kedua gerbang Tol Getaci di Kabupaten Garut tersebut berada di Kecamatan Banyuresmi Garut Utara, dan Kecamatan Cilawu di Garut Selatan. Melalui kedua gerbang Tol Getaci di Garut Utara dan Garut Selatan itu, wisatawan dari Bandung dan Jakarta akan dimudahkan untuk menuju destinasi wisata di Garut tanpa khawatir dihadang kemacetan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail mengatakan, Pemkab Garut sendiri telah berencana membangun jalan akses yang bakal tersambung langsung dengan 2 Gerbang Tol Getaci di wilayahnya. "Selain itu, pembangunan jembatan juga menjadi skala prioritas untuk membuka akses jalan yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp130 miliar," kata Agus. Baca Juga: Ke Garut Via Tol Getaci Baru Duduk sudah Sampai, Eksplore Destinasi Wisata Pun Jadi Leluasa Daftar Lengkap Rencana Lokasi Gerbang Tol Berdasarkan bocoran yang diperoleh ,Beja Ti Garut.
pemerintah sudah menetapkan bakal calon pintu keluar atau Gerbang Tol Getaci di segmen Gedebage-Tasikmalaya. Dimulai dari junction Gedebage sebagai titik awalnya, bakal ada 6 Gerbang Tol Getaci hingga titik akhir di Tasikmalaya. Berikut lokasinya: Gerbang Tol Majalaya: berlokasi di Kecamatan Solokan Jeruk. Gerbang Tol Nagreg: berlokasi di Kecamatan Nagreg. Gerbang Tol Garut Utara: berlokasi di Kecamatan Banyuresmi.
Gerbang Tol Garut Selatan: berada di Kecamatan Cilawu. Gerbang Tol Kabupaten Tasikmalaya: berada di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Gerbang Tol Kota Tasikmalaya: berada di Kecamatan Kawalu, sekaligus senagai titik akhir pembangunan Tol Getaci segmeb Gedebage-Tasikmalaya***

BEJA TI GARUT 26 -11-2025, Proyek strategis nasional Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) kembali menunjukkan kemajuan signifikan di Kabupaten Garut setelah sempat terhambat beberapa bulan akibat kendala pembayaran ganti rugi. Data terbaru per November 2025 mencatat 50,32 persen atau sekitar 2.200 dari total 2.270 bidang lahan terdampak di wilayah Garut telah berhasil dibebaskan dan dibayar. Angka ini menjadi sinyal positif bahwa tahap pembebasan lahan, yang selama ini menjadi “botol leher” proyek tol terpanjang di Jawa Barat ini, mulai menemukan ritme percepatan yang diharapkan pemerintah pusat dan daerah. Percepatan Pembayaran UGR Setelah Vakum Tiga Bulan Setelah mengalami stagnasi selama tiga bulan, pencairan Uang Ganti Rugi (UGR) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali bergulir sejak akhir Oktober 2025. Di Garut, tim Pengadaan Tanah yang dipimpin Muhamad Rahman bahkan berhasil menyelesaikan pembayaran untuk 355 bidang hanya dalam tiga hari kerja. “Kami kejar terus agar target tahun ini tercapai,” ujar Rahman beberapa waktu lalu. Proses ini melibatkan koordinasi intensif antara Satuan Tugas (Satgas) A dan B, BPN Kantor Wilayah Jabar, PPK Tol Getaci II Kementerian PUPR, serta Pemerintah Kabupaten Garut. Hasilnya, dari 17 desa yang terdampak trase tol di Garut Utara, sebanyak 11 desa sudah menerima pembayaran UGR dan lima di antaranya dinyatakan tuntas 100 persen. Desa-desa yang sudah rampung sepenuhnya adalah Desa Kandangmukti, Tambaksari, Mandalasari, Karangmulya, dan Margacinta. Sementara itu, desa seperti Talagasari, Hegarsari, Karangtengah, Leles, Sukamukti, dan Cangkuang masih dalam tahap penyelesaian sisa bidang yang belum terbayar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan langsung Pemkab Garut yang terus memfasilitasi mediasi antara warga dan tim pengadaan tanah, termasuk menggelar sosialisasi berkala agar tidak ada lagi penolakan atau gugatan yang menghambat proses. Garut Utara Jadi Kunci Segmen Awal Gedebage-Garut Utara Wilayah Garut Utara memang menjadi titik paling krusial dalam tahap awal pembangunan Tol Getaci, khususnya pada segmen Gedebage-Garut Utara sepanjang sekitar 45 kilometer. Jika pembebasan lahan di sini tuntas, maka konstruksi fisik dapat segera dimulai pada 2026, sesuai target Kementerian PUPR. PPK Tol Getaci II, Muhammad Hidayat Satria Adi, menyatakan bahwa setelah Garut Utara, fokus berikutnya adalah percepatan di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. “Garut menjadi benchmark. Jika di sini lancar, daerah lain akan mengikuti,” katanya. Pemkab Garut sendiri sudah mulai menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti jalan akses menuju gerbang tol yang direncanakan berada di dua kecamatan di Garut Utara. Langkah ini diambil agar manfaat ekonomi dari kehadiran tol dapat segera dirasakan masyarakat lokal, mulai dari peningkatan nilai lahan hingga peluang usaha baru di sekitar interchange.**Sep acu

BEJA TI GARUT – 22-11-2925 , Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi membuka acara Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) Tahun 2025, yang dilaksanakan di Halaman Bale Paminton, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu malam (22/11/2025).

Acara tahunan ini dihadiri oleh Forkopimda, Wakil Bupati Garut, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, tokoh masyarakat, dan Anggota Komisi X DPR RI. Malam pembukaan ditutup dengan persembahan pertunjukan wayang golek yang meriah.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam sambutannya menegaskan bahwa budaya adalah ciri khas dan keunggulan suatu masyarakat.

“Budaya Garut itu budaya yang hebat, memiliki keunikan khas, sehingga kewajiban kita semua untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkannya,” ujar Bupati.

Menyikapi ramainya kegiatan yang dimeriahkan berbagai kesenian dan tradisi, seperti Silat dan Mapag Air, Bupati menekankan bahwa budaya bukan hanya penampilan fisik, melainkan spirit hidup.

“Saya melihat budaya jaga air adalah sumber kehidupan kita semua yang harus kita jaga, pelihara dengan hati-hati dan sebaik-baiknya, serta jangan sampai air menjadi lawan kita,” tegasnya, prihatin atas bencana longsor dan banjir di beberapa daerah yang disebabkan oleh kelalaian menjaga lingkungan.

Bupati berharap kegiatan GPBG ini dapat terus berlangsung secara rutin dan lebih sering lagi untuk mengenalkan budaya Garut kepada masyarakat luas.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, menyampaikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan GPBG 2025.

“Acara Gebyar merupakan wujud nyata komitmen dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya dan potensi pariwisata Garut dan Jawa Barat secara keseluruhan,” kata Iendra Sofyan.

Ia menyoroti keunggulan spesifik Kabupaten Garut yang memiliki paket lengkap: Alam, Budaya, dan Kekuatan (Gurilap), meliputi keindahan alam Gunung, Rimba, Laut, dan Pantai, serta warisan budaya seperti Batik Garutan, Nyanet, Domba Garut, dan situs bersejarah Candi Cangkuang.

Iendra Sofyan menegaskan bahwa posisi Garut merupakan salah satu pilar utama pariwisata Jawa Barat. Ia berharap acara ini menjadi wadah edukasi bagi generasi muda, serta membawa manfaat besar bagi Garut dan Jawa Barat dengan tagline “Garut Hebat Budaya Kuat Pariwisata Meningkat.”

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, turut menegaskan pentingnya menjadikan budaya sebagai destinasi utama pariwisata di Garut.

“Jadikan budaya menjadi destinasi di Kabupaten Garut untuk tujuan pariwisata,” pintanya.

Ia mengingatkan bahwa 80% kawasan Garut adalah konservasi alam, sehingga seluruh warga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Ia menyoroti tradisi Mapag Air yang menjadi pengingat pentingnya menjaga air sebagai sumber kehidupan dan dalam konteks pemanfaatan ekonomi.

Ferdiansyah juga berpesan agar sampah di Kabupaten Garut dapat diolah menjadi sampah yang barokah untuk peningkatan ekonomi rakyat. ***(Sep Accu)

BEJA TI GARUT ,23 Nopember 2025, Partai PKB Garut melaksanakan PKP Kader Loyalis dan Musancab DPAC dengan diikuti 850 peserta. Hadir Ketua DPW PKB Jabar, anggota DPR RI, DPRD Jabar, DPRD Garut, hingga Bupati Garut Abdusy Syakur Amin.
SNU//Kabupaten Garut – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Garut mengukuhkan konsolidasi struktur organisasi hingga tingkat bawah melalui penyelenggaraan Pendidikan Kader Pratama (PKP) dan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) untuk seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Garut.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Almusaddiyah, Jayaraga, , itu diikuti sekitar 850 peserta dari seluruh kecamatan. Minggu (23/11/2025).

Acara ini dihadiri jajaran elite PKB, di antaranya:
Ketua DPW PKB Jawa Barat, H. Syaiful Huda
Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PKB, H. Oleh Soleh, SH
Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKB, Hj. Imas Aan Ubudiah
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V Fraksi PKB, H. Aceng Malki
Plt. Ketua DPC PKB Garut, Unjang Asari
Sekretaris DPC PKB Garut, Cecep M. Ginanjar
Ketua Dewan Syuro DPC PKB Garut, KH Idang Busyrol Karim
Delapan anggota Fraksi PKB DPRD Garut.
Tidak hanya internal partai, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Ketua KONI Garut Subhan Rohmansyah juga hadir memberikan dukungan terhadap upaya kaderisasi ini.
Dalam sambutannya, Ketua DPW PKB Jawa Barat H. Syaiful Huda menegaskan bahwa PKP menjadi ruang strategis untuk membangun karakter kader yang militan dan berkomitmen terhadap nilai-nilai perjuangan PKB.
Ketua DPW PKB Jabar, H. Syaiful Huda, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan ideologi dan soliditas kader melalui PKP sebagai ruang pembentukan karakter kader militan dan berkhidmat.”
“PKP adalah ruang pembentukan karakter kader PKB. Kita ingin kader yang militan, loyal, dan mampu berkhidmat untuk umat serta masyarakat. Musancab juga menjadi momentum konsolidasi struktur hingga tingkat bawah,” tegasnya.
Huda menilai penguatan ideologi dan penyegaran struktur menjadi kunci menghadapi dinamika politik ke depan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengapresiasi penyelenggaraan PKP dan Musancab sebagai bagian dari upaya meneguhkan demokrasi lokal.
“Kader partai politik memiliki peran penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Saya berharap kegiatan seperti ini mampu melahirkan kader yang berintegritas, visioner, serta memiliki kepekaan sosial yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan elemen politik untuk memajukan Garut.
“Kolaborasi antara pemerintah dan partai politik sangat diperlukan. Kita bersama-sama ingin membangun Garut yang lebih maju, berdaya saing, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” tambahnya. ** (Sep Acu)

Beja ti Garut ,23 nopember 2025, Bupati Garut Dr. Abdusy Syakur Amin meninjau langsung kondisi terkini ruas Jalan Pamegatan–Banjarwangi di Kecamatan Banjarwangi, Minggu (23/11/2025).

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut setelah munculnya informasi rencana pembangunan jalan tersebut oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
Dalam agenda peninjauan itu, Bupati Syakur didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut Agus Ismail beserta jajaran teknis. Bupati memeriksa lebar badan jalan, mengecek kondisi eksisting, serta memberikan imbauan kepada masyarakat terkait kemungkinan pelebaran jalan sebagai bagian dari proses pembangunan.
Pemerintah pusat mensyaratkan Ruang Milik Jalan (Rumija) minimal 6 meter agar ruas tersebut dapat masuk skema pembangunan oleh Kementerian PU. Untuk itu, Pemkab Garut melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan teknis, termasuk aspek lahan dan rencana pelebaran di titik tertentu.
Bupati Syakur menyampaikan optimismenya setelah memperoleh informasi terkait dukungan pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan kembali kondisi di lapangan. Alhamdulillah, kami menerima informasi bahwa Insyaallah pemerintah pusat akan memberikan dukungan khusus untuk pembangunan jalan ini. Kami juga ingin memetakan porsi mana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut dan mana yang akan ditangani oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Komitmen Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Menurut Bupati, turun langsung ke lokasi menjadi langkah penting untuk mempercepat proses koordinasi dan perencanaan, sehingga pembangunan jalan dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan koordinasi yang baik, kami berharap perbaikan jalan dapat segera terwujud, sehingga masyarakat mendapatkan akses transportasi yang lebih nyaman, aman, dan cepat,” tambahnya.
BBPJN Turun Tangan, Berpotensi Masuk Inpres Jalan Daerah
Sebelumnya, melalui unggahan resmi Instagram @kementerianpu, tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat telah meninjau kerusakan pada ruas Pamegatan–Singajaya.
Kementerian PU mendorong agar ruas tersebut bisa diusulkan masuk program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah) 2025 atau 2026. (Sep Accu)

Beja Ti Garut 23 Nopember 2025, Sebanyak 6.000 guru dari berbagai jenjang pendidikan memenuhi kawasan Sport Center RAA Adiwijaya Garut pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Minggu (23/11/2025).

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah dan pengurus PGRI Kabupaten Garut.

Pada kesempatan itu, Bupati secara resmi melepas kegiatan jalan santai yang diikuti ribuan guru dari seluruh kecamatan di Kabupaten Garut.

Suasana acara berlangsung meriah. Para peserta tampak antusias mengenakan atribut olahraga seperti topi, kacamata hitam, hingga kaos edisi khusus PGRI. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah doorprize untuk menambah semangat peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Abdusy Syakur Amin memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh guru yang menjadi pilar pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut.
Sambutan Bupati Abdusy Syakur Amin memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh guru yang menjadi pilar pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut.
“Guru bukan hanya pengajar, tetapi pendidik yang membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas perjuangan dan keikhlasan para guru,” ujarnya.

Kegiatan jalan santai ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat kebersamaan antarpengajar dari seluruh wilayah Garut.

Selain jalan santai, rangkaian acara turut dimeriahkan oleh berbagai pentas seni, sambutan organisasi profesi, serta penyerahan penghargaan kepada guru-guru berprestasi.

Dengan penuh semangat, para peserta berharap momentum besar ini dapat menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Red (Sep Acu)

Beja ti Garut – 24/11/25, Aroma tak sedap tercium dari proyek rekonstruksi dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Selain sorotan terkait kualitas pekerjaan yang dinilai sebagian warga tidak memenuhi standar, mencuat pula kabar adanya permintaan fee sebesar 7 persen yang diduga dilakukan oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



Informasi ini diperoleh dari sejumlah sumber internal pelaksana proyek. Mereka mengaku, isu tersebut sudah lama beredar di lingkup kontraktor dan pihak lapangan.



“Kalau benar ada potongan 7 persen, itu bukan jumlah kecil. Kontraktor bisa terpaksa mengurangi spesifikasi pekerjaan supaya tetap untung, dan ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat pengguna jalan,” ujar salah satu sumber.

Sumber yang enggan disebutkan namanya ini mengklaim telah mengantongi sejumlah data terkait teknis pelaksanaan proyek, termasuk daftar nama PPK yang terlibat. Namun, ia memilih belum membeberkannya secara rinci dengan alasan masih dalam tahap verifikasi.
“Datanya ada, lengkap. Tapi saya pelajari dulu, nanti akan dibuka saat waktunya tepat,” tambahnya.



Tim ugd news mencoba mengonfirmasi kabar tersebut kepada dua PPK berinisial B dan S dari UPTD Wilayah IV Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat. Pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp pada Selasa (24/11/2025) tidak mendapat jawaban hingga berita ini diterbitkan



“Kalau tuduhan ini tidak benar, harus segera dibantah dengan data. Tapi kalau benar, itu jelas melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahkan bisa masuk ranah pidana korupsi,” .



Hingga kini, publik masih menanti kejelasan: apakah isu potongan 7 persen ini hanya rumor, atau justru fakta yang selama ini terselubung. Yang jelas, kualitas jalan di wilayah selatan Garut dan sebagian Sumedang akan menjadi bukti nyata, apakah dana APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. (Sep Accu)

Beja ti garut, 21-11-2025 Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Sekolah SMP di Lingkungan Kabupaten Garut, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jum’at (21/11/2025).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan penekanan yang tegas mengenai standar dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah.

Syakur menyatakan bahwa posisi Kepala Sekolah sangat krusial dan memiliki dampak langsung pada kualitas pendidikan anak-anak di Garut.

“Kalau kepala sekolahnya tidak memiliki kualifikasi yang baik maka tidak mampu memotivasi gurunya,” ujar Bupati Garut dengan tegas.

Ia menekankan bahwa sebagai orang tua, setiap pihak harus menginginkan yang terbaik bagi sekolah, dan hal terbaik itu dimulai dari pimpinan yang berkualitas.

“Saya ini guru sama dengan Bapak semua, kalau orang tua pasti ingin yang terbaik karena kepala sekolah sangat penting,” tambahnya.

Terkait penetapan kepala sekolah, Bupati Garut memastikan bahwa proses pemilihan harus memenuhi standar tata kelola yang tinggi.

“Sehingga saya yakin bahwa proses ini akan berlangsung dengan transparan, akuntabel, responsif, dan responsible bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Penekanan Bupati Garut ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut untuk memastikan bahwa mutasi dan penetapan Kepala Sekolah didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan akuntabilitas demi masa depan pendidikan di wilayahnya.( Sep ,ACCU)

Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 13 Sumedang Berfartisipasi dan mendukung Acara Kemah bakti Harmoni IV Ke agama an se Jawa Barat di kiara payung Jatinangor 20 Sampai 23 2025 dengan kerukunan bersama


Sumedang 22 Nopember 2025 PI News Arbiter. Kegiatan Kemah Bakti Harmoni Keagamaan IV diselenggarakan di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Sumedang, dari tanggal 21 hingga 23 November 2025. Sebagai organisasi lokal yang aktif, RAPI Wilayah 13 Sumedang terlibat dalam kegiatan besar di wilayahnya.

Sebanyak 4.900 pramuka dari seluruh Jawa Barat mengikuti Kemah Bakti Harmoni Beragama IV yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Sumedang, pada tanggal 20-23 November 2025.

Dalam acara tersebut, Menteri Agama (Menag) menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama.

Detail Acara
Peserta: 4.900 pramuka dari Madrasah Aliyah (MA) se-Jawa Barat.
Lokasi: Bumi Perkemahan Kiarapayung, Sumedang.
Waktu: 20 hingga 23 November 2025.
Penyelenggara Utama
Satuan Karya Amal Bakti (Saka Amal Bakti) Tingkat Daerah Jawa Barat, Di bantu Oleh Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 13 Sumadang dengan Alat Komunikasi kordinasi di lapangan di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat.

Peran RAPI dikenal karena perannya dalam membantu komunikasi kebencanaan, keamanan, dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah di Sumedang.

Pemkab Pemerintah Kabupaten Sumedang mengapresiasi kontribusi positif RAPI Wilayah 13 Sumedang dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan kemah yang melibatkan ribuan peserta (4.900 pramuka) memerlukan koordinasi komunikasi yang handal, peran yang sering diemban oleh RAPI.
Berdasarkan peran aktif dan historis RAPI Wilayah 13 Sumedang dalam mendukung kegiatan lokal, sangat mungkin mereka turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara tingkat provinsi yang diadakan di Sumedang tersebut, khususnya dalam penyediaan layanan komunikasi.

Berpartisipasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Wilayah 13 Sumedang dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut berperan dengan asfek asfek menyediakan Alat-alat jaringan komunikasi Vital , terutama di area perkemahan yang luas atau saat terjadi situasi darurat membantu kordinasi logistik dan pergerakan peserta dalam acara berlangsung SATGAS RAPI Denga Siaga Gerak Cepat (GERCEP) Dalam Menganani yang Di butuhkan.
Memelihara semangat hidup Pendampingan dan Harmoni IV ke agama an Pramuka sebagai sarana untuk menciptakan kebersamaan sebagai wadah strategis untuk membentuk karakter di siplin tanggung jawab dan kepedulian sosial.
Persatuan RAPI mempererat nilai nilai Persatuan tali silahturahmi di tengah perkumpulan Pendidikan dan Masyarakat dalam kegiatan harmoni Pramuka Se Jawa Barat.
Acara ini di meriahkan dengan berbagai kegiatan termasuk antraksi barongsai penandatanganan Deklarasi, dan Penanaman Pohon, yang semulanya memupuk persaudaraan dan kepedulian lingkungan di kalangan generasi muda. Redaksi Asep acu (EWL)